Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Laju Vaksinasi Melambat
Jakarta, 24 Oktober 2022 – Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka. Pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan menyebutkan stok vaksin Covid-19 hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah. Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.
Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021
Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu, FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi
Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.
174 Anggota Satgas Covid-19 Sulawesi Tenggara Bekerja Tanpa Honor
KEMITRAAN, KENDARI – Sebanyak 174 anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerja tanpa honor selama tiga bulan sejak September 2021 hingga Desember tahun lalu. Padahal, Pandemi Covid-19 belum berakhir. Akibatnya, mereka bekerja menggunakan uang pribadi.
Informasi yang Simpang Siur Terkait Jenis dan Jumlah Bansos yang Diterima KPM
Siang itu, Jumat (06/08/2021), kami tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dengan tujuan mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos di masa pandemi Covid-19 se-kab/kota Provinsi Gorontalo. Saya dan 2 orang tim lainnya ditugaskan mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Gorut. Harapan sebelum berangkat, kami dengan mudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan apalagi dibekali dengan surat tugas dari lembaga.
Bansos Covid-19 untuk Lansia di Pangkas 50 Persen
Gorontalo, Kemitraan – Lansia (lanjut usia) adalah salah satu kelompok yang paling rentan terdampak Covid-19 selain kelompok rentan lainnya yaitu anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Selama pandemi, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyelamatan dan pemulihan perekonomian yaitu melindungi kelompok rentan tersebut.
Lika-Liku Proyek Wastafel di Aceh
Hujan pagi itu, Kamis (9/12/2021), nyaris membuat rencana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Banda Aceh batal. Hujan membuat jalan basah dan licin. Bahkan, bisa memicu banjir dan menghambat aktivitas warga. Bisa-bisa, tidak ada yang datang ke acara kami. Sebagai panitia, bukan ini yang kami harapkan.
Perempuan Kepala Keluarga di Banda Aceh Sulit Mengakses Bansos Covid-19
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, perempuan kepala keluarga di Kota Banda Aceh sangat terdampak pandemi Covid-19. Namun, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial Covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Proyek Wastafel di Aceh Belum Optimal
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Proyek pembangunan wastafel yang dicanangkan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh belum berfungsi optimal. Wastafel tersebut tidak mengeluarkan air dan kerannya rusak. Padahal, publik membutuhkan sarana cuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19.