Perlunya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan
Perlunya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan 19 Februari 2021. Presiden Republik Indonesia berkomitmen memberikan insentif dan santunan kematian terhadap tenaga kesehatan. Ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No.HK. 01. 07/ Menkes/2539/2020 yang menyatakan bahwa segenap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 berhak mendapatkan dana […]
Policy Brief : Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19
Data tim Pusara Digital LaporCovid-191 hingga 05 Februari 2021menunjukkan terdapat setidaknya 704 kasus kematian tenagakesehatan akibat Covid-19. Namun, hanya 197 Ahli Waris/Keluarga2tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian. Artinya,tidak lebih dari setengah jumlah tenaga kesehatan yang meninggal,Keluarga/Ahli Warisnya belum mendapatkan santunan kematian.
Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan
SIARAN PERS Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan Kebijakan pemerintah penanganan Covid-19 kembali menuai persoalan. Pada 1 Februari 2021 lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis […]
Jamin Kesetaaran Hak atas Kesehatan Masyarakat dan Lindungi Pelapor
LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI kembali mengingatkan untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap individu. Selain itu, ketiga organisasi juga meminta pemerintah memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga yang melaporkan musibah Covid-19 yang menimpa diri maupun keluarga mereka. Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan.
Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan
Jakarta, 21 Januari 2021 – Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi mandiri menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Alasan untuk mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri juga tidak bisa diterima.
Survei Persepsi Warga DKI Jakarta tentang Covid-19
Jakarta, 29 Mei 2020.Untuk mengantisipasi pelonggaran PSBB, Lapor Covid-19 berkolaborasi dengan beberapa tim peneliti tanah air dan Sosiolog Sulfikar Amir melakukan survei untuk mengetahui persepsi warga DKI tentang resiko Covid-19. Survei ini mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Partisipasi warga DKI Jakarta sangat penting karena hasil survei ini akan jadi masukan bagi pemerintah provinsi DKI […]
Penyintas COVID-19 Berdaya Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19
Jakarta, 7 Desember 2020. Sembilan bulan berlalu sejak COVID-19 muncul di Indonesia, namun angka kasusnya belum menunjukkan pengurangan. Tidak hanya permasalahan kesehatan, pandemi ini juga memicu banyak dampak sosial. Stigmatisasi merupakan salah satu hal yang sering dirasakan dan dialami oleh individu yang terasosiasi dengan COVID-19.
Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat: 76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19, Empat Meninggal
Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, danPenyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belumterkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.
Kurang dari Separuh Masyarakat Mau Menerima Vaksin Covid-19
Hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga, dan sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima.
Warga DKI Siap PSBB 2.0
Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa warga DKI Jakarta semakin sadar terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan tiga bulan lalu. Kesadaran ini muncul karena semakin tingginya orang yang dikenap responden yang terkena Covid-19. Pada saat yang bersamaan, kami menemukan sebanyak 24% warga yang mengalami perubahan status pekerjaan selama masa pandemi. Kelompok ini mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan sampai sekarang, mereka yang banting setir menjadi wirausaha, dan mereka yang terkena pemotongan gaji.