Sepertiga Warga DKI Masih Khawatir Akan Vaksin COVID-19
LaporCovid-19, Lab Intervensi Sosial dan Krisis – Fakultas Psikologi UI, dan Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk menggali hambatan dan memetakan persepsi warga DKI terhadap vaksinasi. Survei dilakukan selama dua minggu dari 30 April-15 Mei 2021 dan diikuti oleh 57.231 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, namun hanya 47.457 responden yang menyelesaikan survei dan tervalidasi. Sebagian besar responden adalah lulusan SMA (53,8 persen) dan Sarjana (13,6 persen), Ibu Rumah Tangga (42,8 persen), Pekerja Swasta ( 15,48 persen) dan Pekerjaan Lain sebesar 10,9 persen saja. Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, 70,95 persen responden mengaku tidak memiliki komorbiditas. Survei dilakukan secara online dengan penarikan sampel menggunakan metode Convenience Sampling. Penyebaran survei dibantu oleh Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta dan jaringan komunitas warga. Untuk mempelajari hambatan dan faktor yang mendorong warga DKI untuk divaksinasi, kami menggunakan pendekatan Health Belief Model yang mengukur kecenderungan umum kekhawatiran, kerentanan, hambatan, dan manfaat vaksinasi.
Laporan Warga Mengenai Vaksinasi COVID-19: Informasi Mengenai Vaksinasi Perlu Ditingkatkan
JAKARTA, 4 Juni 2021 Berdasarkan hasil umpan balik chatbot LaporCovid-19 didapat bahwa sebagian pelapor menilai informasi mengenai vaksinasi COVID-19 tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh warga. Akibatnya masih adanya warga yang enggan atau merasa takut divaksin. Oleh karena itu warga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan informasi mengenai vaksinasi COVID- 19. Inisiasi umpan balik pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kerjasama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan LaporCovid-19 untuk memetakan suara warga sehingga diketahui permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan.
Data Warga Diduga Bocor, Data Covid-19 Disembunyikan
Bukan kali pertama pemerintah gagal melindungi data pribadi warga negaranya. Sebelumnya pada Mei 2020 pemerintah sempat kelimpungan akibat kebocoran data pasien Covid-19 yang diperjualbelikan di forum internet. Kali ini, data eHAC yang merupakan aplikasi tes dan pelacakan Covid-19 juga diduga bocor. Kebocoran data yang terus berulang pertanda bahwa pemerintah masih belum serius menghargai perlindungan pada identitas digital maupun data pribadi.
Laporan Mengenai Keluhan Insentif Tenaga Kesehatan Pembaruan Jilid III
Pemutakhiran periode 18 Maret 2021 – 6 Mei 2021.
Disampaikan pada Konferensi Pers Konsorsium Masyarakat Sipil 11 Mei 2021.
Pemenuhan Hak Insentif dan Perlindungan Tenaga Kesehatan
Jakarta, 10 Mei 2021 – Lebih dari setahun pandemi Covid-19 melanda. Selama ini pula Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet (RSDC Wisma Atlet) menampung dan merawat pasien Covid-19. Untuk menunjang operasional, RSDC Wisma Atlet merekrut relawan tenaga kesehatan yang cukup besar. Setidaknya terdapat 1545 perawat dan 249 dokter ditambah sejumlah tenaga kesehatan yang lain seperti epidemiolog, sopir ambulans, sanitarian, apoteker, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedik dan fisikawan medik. Mereka berjuang setiap hari untuk merawat para pasien Covid-19 tanpa lelah.
Sistem Karantina Lemah, Penyebaran Covid-19 Kian Berbahaya
JAKARTA Sistem karantina pada masa pandemi Covid-19 bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia masih lemah. Hal ini, antara lain, tampak pada kasus WNA yang berkeliaran di hotel karantina dan pungutan sejumlah uang kepada WNA untuk menghindari karantina. Longgarnya sistem karantina tersebut bisa membahayakan masyarakat seiring munculnya varian baru Covid-19.
Tes Covid-19 Indonesia, Minim dan Rentan Dikorupsi
JAKARTA Tes Covid-19 di Indonesia masih jadi problem meski pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun. Selain jumlahnya masih minim dan tidak merata, tes Covid-19 juga rentan dikorupsi dengan modus pemalsuan dan pemakaian alat tes bekas. Tanpa pengawasan ketat pemerintah, praktik buruk ini bakal berlanjut.
Data Kematian COVID-19 di Indonesia Masih Ruwet
Tim Relawan LaporData LaporCovid19 menemukan angka kematian positif COVID-19 mencapai 47.642 jiwa hingga Rabu (28/4/2021). Itu pun masih ada 12 provinsi yang belum memperbaharui datanya karena situsnya bermasalah. Pemerintah pusat sendiri merilis 45.116 kasus kematian per Kamis (29/4/2021). Artinya, terdapat perbedaan hingga 2.526 kasus kematian yang dicatatkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Semakin Menyimpang
21 April 2021 – Indonesia terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus COVID-19 di India. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11.7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India, menunda pengiriman vaksin untuk Indonesia pada Maret dan April 2021.
Kontroversi Vaksin Nusantara
Pengembangan Vaksin Nusantara, yang diinisiasi eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terus berlanjut. Anehnya, pengembangan vaksin yang seharunya didasari prinsip sains justru menjadi politis dengan menguatnya dukungan dari anggota DPR RI. Bahkan, sejumlah anggota DPR, yang sebelumnya telah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac, mengaku telah menjadi sukarelawan Vaksin Nusantara. Padahal, vaksin yang dikembangkan RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro ini masih belum kelar perizinannya, karena adanya berbagai masalah.