RSR Virtual Mengubah Paradigma Kesehatan dengan Layanan Inklusif dan Bebas Stigma
RSR Virtual telah mengimplementasikan layanan yang dirancang untuk mencapai tujuan ini, mengintegrasikan teknologi dan pendekatan yang berpusat pada pasien untuk mengurangi hambatan dalam akses dan penerimaan layanan kesehatan.
Tuberculosis (TB): Penyakit yang Perlu Diwaspadai
Di Indonesia, tuberculosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2023, Indonesia mencatat sekitar 845.000 kasus TB baru, meningkat dari 824.000 kasus pada tahun sebelumnya.
Sustaining and Spreading Self-Management Support: Lessons from Co-creating Teleconsultation Phase 2
Self-management (e.g. disease monitoring, medication intake, decision making, lifestyle modifications) enhances patients’ autonomy and sense of control over the disease, and it is considered one of the most important factors in ensuring health prevention and promotion.
Kampanye Manajemen Kesehatan Diri: Pembelajaran dari Telekonsultasi Tahap 2
Manajemen kesehatan diri (pemantauan penyakit, konsumsi obat, pengambilan keputusan, modifikasi gaya hidup) meningkatkan otonomi pasien dan rasa kontrol atas penyakit, dan dianggap sebagai salah satu faktor paling penting dalam memastikan pencegahan dan promosi kesehatan.
REJECTING THE HEALTH BILL OMNIBUS LAW RESULTING FROM EVIL CONSPIRACY BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, VIOLATING HEALTH RIGHTS WHILE THREATENING PUBLIC SAFETY AND NATIONAL SOVEREIGNTY
Jakarta, June 27, 2023 — The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Hasil Permufakatan Jahat Pemerintah Dengan DPR Yang Merampas Hak Rakyat Atas Kesehatan Dan Mengancam Keselamatan Rakyat Dan Kedaulatan Negara
Jakarta, 27 Juni 2023 — Pemerintah dan DPR bersepakat membawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, meskipun banyak kelompok masyarakat meminta untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.
Postpone the Ratification of the Health Bill: Advance and Ensure Meaningful Public Participation
Jakarta, June 13, 2023 — The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.
Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna
Jakarta, 13 Juni 2023 — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law). Sejak digulirkan ke publik, RUU ini menuai pro-kontra cukup besar sebab belum berpihak pada kepentingan rakyat dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan Hak atas Kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
Wisata Medis dan Ketimpangan Akses Kesehatan
Selasa, 14 Maret 2023 – Presiden Jokowi baru saja meresmikan sebuah rumah sakit berskala internasional di Bandung. Melalui cuitan di Twitter, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit internasional ini merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa tidak banyak lagi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan “Pandemi Menuju Endemi, Insentif Nakes Belum Tuntas”
15 Januari 2023 – Dua tahun pandemi Covid-19, tenaga kesehatan masih harus terus berjuang menangani pasien Covid-19. Tak jarang diantara mereka yang jatuh sakit, hingga harus mengorbankan nyawa mereka. Oleh karenanya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/Menkes/770/2022 berjanji untuk memberikan hak insentif kepada seluruh tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.